SLEMAN - Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPD HILLSI DIY) secara resmi menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2026. Perhelatan yang menjadi agenda krusial bagi dunia pendidikan vokasi ini dilangsungkan di Hotel Cakra Kusuma, Sleman, pada Kamis (12/2/2026).

Tahun ini, HILLSI DIY mengusung tema besar "Penguatan Sinergi dan Profesionalisme LPK dalam Meningkatkan Kualitas SDM". Tema ini dipilih sebagai bentuk respons terhadap dinamika pasar kerja yang terus berkembang pesat. Ketua DPD HILLSI DIY, Agus Susanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa Rakerda bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah kebijakan organisasi selama satu tahun ke depan.

"Program kerja yang kami susun tahun ini dilandasi oleh berbagai isu krusial di dunia ketenagakerjaan serta tantangan nyata dalam peningkatan kapasitas SDM. Melalui forum Rakerda ini, kami merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," ungkap Agus di sela-sela acara.

Sinergi Lintas Sektoral: Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan

Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan Rakerda kali ini. HILLSI DIY tampak sangat serius dalam membangun jejaring dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) strategis. Kehadiran berbagai instansi penting menjadi bukti kuatnya kolaborasi yang dibangun, di antaranya:

• Dinas Tenaga Kerja Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman: Selaku regulator kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

• BP3MI: Sebagai badan yang memayungi penempatan serta perlindungan tenaga kerja yang berorientasi ke pasar internasional.

• BPVP Satker Bantul: Perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang fokus pada standarisasi pelatihan vokasi.

• Kamar Dagang dan Industri (Kadin): Sebagai mitra strategis yang menjembatani LPK dengan kebutuhan riil dunia industri.

Agus Susanto memberikan catatan khusus mengenai kemitraan dengan Kadin. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha sangat vital agar kurikulum yang diajarkan di LPK selaras dengan kebutuhan industri. Harapannya, para alumni dari seluruh LPK di bawah naungan HILLSI DIY dapat terserap secara optimal, baik sebagai tenaga profesional di perusahaan maupun sebagai wirausahawan mandiri.

Inovasi Digital: Peluncuran Portal Data Center

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan dalam Rakerda 2026 adalah rencana besar pembangunan Portal Data Center HILLSI. Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat informasi digital terpadu yang berfungsi sebagai direktori resmi LPK di wilayah DIY.

Inovasi ini lahir sebagai jawaban atas tantangan publikasi yang selama ini masih bersifat parsial. "Selama ini publikasi masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing LPK. Tahun ini, kami berencana meluncurkan portal resmi sebagai wadah terintegrasi," tambah Agus. Portal ini diharapkan mampu mensinkronkan data LPK dengan pemerintah dan dunia industri secara real-time, sehingga masyarakat maupun perusahaan yang membutuhkan data pelatihan SDM dapat mengaksesnya dengan mudah dalam satu pintu.

Mendukung Program Pemerintah dan Daya Saing Global

Tidak hanya fokus pada penguatan internal, HILLSI DIY juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program-program pemerintah pusat. Jaringan kerja sama akan diperluas ke berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perindustrian, yang memiliki korelasi langsung dengan dunia vokasi.

Langkah ini diambil untuk membuka pintu kesempatan yang lebih lebar bagi anggota HILLSI dalam menghasilkan lulusan yang kompeten. Fokus utamanya adalah mencetak alumni LPK yang memiliki daya saing tinggi, tidak hanya untuk memenuhi pasar kerja dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di kancah internasional.

Menutup keterangannya, Agus berharap seluruh anggota HILLSI tetap proaktif, konsisten dalam melakukan pembaruan data (update progres), dan terus meningkatkan kualitas lembaga masing-masing. Dengan sinergi yang solid, HILLSI DIY optimis dapat menjadi pilar utama dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun pusat untuk mencetak tenaga kerja profesional yang siap menghadapi tantangan zaman.